Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai wacana pelarangan cadar di instansi pemerintah oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tidak melanggar syariat Islam.

“Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar (bila terealisasi) tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Jakarta, Kamis kemarin, dikutip dari laman detik.com.Baca Juga: Menteri Agama Wacanakan Larangan Penggunaan Cadar di Instansi PemerintahMenurut Mu’ti,  Muhammadiyah melihat kajian pelarangan cadar di instansi pemerintah adalah usaha pembinaan pegawai. Tujuannya, membangun relasi sosial yang lebih baik. Ada dua hal yang menurut Muhammadiyah perlu dilihat terkait rencana kebijakan pelarangan cadar di kantor pemerintah.”Pertama, alasan kode etik kepegawaian. Kalau dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai,” kata Mu’ti.Menurutnya, kepatuhan kepada kode etik berbusana juga merupakan bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi pemerintah. Namun kepatuhan kode etik berbusana ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang bercadar saja, melainkan juga kepada mereka yang berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai norma agama, suslia, dan budaya Indonesia.Baca Juga: Memahami Cadar : antara Tuntunan dan Tontonan”Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan,” tegas Mu’ti.RELATED NEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here